SANGATTAPOS – Pemkab Kutim memastikan PDAM akan memasang jaringan air bersih gratis bagi keluarga berisiko stunting. Program ini bagian dari inovasi Cap Jempol Stop Stunting yang dipimpin Kepala Dinas Pengendalain Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur Achmad Junaidi B. Saat ini, pemetaan kebutuhan dan survei lapangan sedang dilakukan secara bertahap.
“Akses air bersih adalah hak dasar, dan ini wajib dipenuhi untuk keluarga berisiko,” kata Kadis.
Meski komitmen telah ditandatangani, pemasangan belum dimulai karena pendataan masih berlangsung. PDAM diminta memastikan bahwa setiap penerima sesuai kriteria keluarga berisiko. Rumah sewa tidak masuk dalam prioritas pemasangan jaringan.
“Untuk teknis, PDAM harus pastikan bahwa pemasangan tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujarnya.
Selain pemasangan air, PDAM juga akan membuka lapangan kerja bagi keluarga berisiko stunting. Mereka akan dilibatkan sebagai tenaga pemelihara jaringan di lingkungan masing-masing. Program ini dirancang memberi pendapatan tambahan bagi masyarakat kategori desil 1–4.
“Kami ingin mereka bukan hanya terbantu dari sisi sanitasi, tetapi juga dari sisi ekonomi,” jelasnya.
Akses air bersih menjadi salah satu indikator penting dalam intervensi stunting. Sebagian wilayah Kutim masih mengandalkan sumber air sungai, sumur, atau air hujan. Kondisi tersebut mempengaruhi kualitas sanitasi dan kesehatan keluarga.
“Masalah air bersih ini harus kita selesaikan, tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.
PDAM juga melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air di desa yang belum memiliki jaringan. Pemeriksaan ini menentukan jenis teknologi dan sistem distribusi yang akan digunakan. Pemerintah menekankan bahwa solusi yang diberikan harus berkelanjutan.
“Bukan hanya membangun jaringan, tapi memastikan kualitas air benar-benar layak,” ujarnya.
Program air bersih gratis ini sejalan dengan target nasional penurunan stunting. Pemerintah optimistis intervensi air, sanitasi, dan edukasi dapat menekan risiko secara signifikan. Kolaborasi berbagai instansi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kalau semua bergerak bersama, Kutim bisa masuk sebagai daerah dengan penurunan risiko tercepat,” pungkasnya. (Adv)
