SANGATTAPOS.COM – Inovasi tak biasa dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur. Tak lagi semata mengandalkan pendekatan teknis dan administratif, DP2KB mulai melirik perspektif genetika darah sebagai dasar penguatan kapasitas dan penempatan sumber daya manusia (SDM) secara lebih presisi.
Langkah progresif ini ditandai melalui Workshop Penguatan Kapasitas SDM dari Perspektif Genetika Darah yang digelar di Ruang Rapat Kantor DP2KB Kutim, Senin (5/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) DP2KB, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Workshop menghadirkan narasumber dari tim leader Golda Institut Indonesia.
Kepala DP2KB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi individu dan posisi kerja kerap menjadi penghambat efektivitas organisasi. Menurutnya, tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut pendekatan pengembangan aparatur yang lebih mendalam dan komprehensif.
“Selama ini pengembangan SDM cenderung berfokus pada aspek teknis dan administratif. Padahal, karakter dan potensi individu justru menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan genetika darah memungkinkan organisasi memetakan kecenderungan kerja, karakter, dan potensi dasar seseorang. Dengan demikian, penempatan pegawai dapat dilakukan secara lebih tepat, berdampak langsung pada peningkatan produktivitas serta kualitas pelayanan publik.
“Pemetaan potensi berbasis karakter menjadi kunci untuk membangun aparatur yang bekerja sesuai dengan kekuatannya,” tambah Achmad.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, saat membuka workshop mewakili Bupati Kutim. Ia menilai penguatan kapasitas SDM kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi birokrasi modern.
“Tantangan pelayanan publik menuntut aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memahami diri sendiri dan selaras dengan potensi serta karakter yang dimiliki,” ungkap Trisno.
Melalui workshop ini, ia berharap lahir pola baru pengembangan aparatur yang lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menempatkan SDM secara proporsional, sehingga terwujud birokrasi Kutai Timur yang lebih responsif, adaptif, dan efektif dalam melayani masyarakat. (*)
