SANGATTAPOS.COM – Penanganan stunting tidak bisa diserahkan pada perkiraan. Satu kesalahan data saja bisa berujung pada bantuan yang keliru sasaran. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Sebanyak 50 TPK dari Kecamatan Sangatta Utara mengikuti pembekalan yang digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini melibatkan DPPKB Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di lapangan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyebut pembekalan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian penting dari fondasi intervensi stunting yang tepat sasaran. Menurutnya, verval data bukan hanya urusan administratif, melainkan kunci dari seluruh program yang akan dijalankan.
“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tapi juga memahami karakter keluarga yang didata,” ujar Junaidi.
Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis saat melakukan pendataan. Masyarakat, kata dia, akan lebih terbuka jika memahami bahwa data yang dikumpulkan bertujuan membantu mereka keluar dari risiko stunting, bukan sekadar formalitas pendataan.
Selain itu, Junaidi juga mengingatkan pentingnya legalitas petugas saat turun ke lapangan. Surat tugas resmi dinilai mampu membangun kepercayaan sekaligus mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat yang kini semakin sensitif terhadap permintaan data pribadi.
“Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dapat membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman,” tambahnya.
Senada dengan itu, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, menegaskan bahwa data hasil verval akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan. Ia memastikan, KPC berkomitmen agar setiap intervensi benar-benar sesuai kebutuhan keluarga.
“Kalau ternyata keluarga tidak butuh jamban atau air bersih, tapi perlu pendampingan pengasuhan atau gizi, maka itulah yang harus didorong,” jelasnya.
Menurut Febriana, KPC tidak ingin program yang dijalankan tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah. Sinergi lintas sektor dinilai sebagai langkah strategis agar penanganan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui pembekalan ini, diharapkan TPK tidak hanya menjadi pendata, tetapi juga menjadi jembatan solusi antara keluarga berisiko stunting dengan program intervensi yang tepat.
“Mudah-mudahan data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi pijakan kuat menuju aksi nyata, demi mewujudkan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya. (*)
