SANGATTAPOS — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (ATS) tahun 2025 sebagai upaya mempercepat penanganan anak yang putus sekolah di berbagai kecamatan. Program ini diluncurkan dalam forum koordinasi lintas sektor yang menyoroti problem serius yang selama ini menghambat pemenuhan hak pendidikan di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, negara berkewajiban memastikan seluruh anak, tanpa memandang kondisi sosial ekonomi, budaya, maupun geografis, mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sejumlah hambatan yang masih kuat. Tantangan geografis, akses yang sulit di beberapa desa, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor utama tingginya kasus anak tidak sekolah. Kutim bahkan tercatat sebagai kabupaten dengan angka ATS tertinggi di provinsi.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah perubahan yang sistematis. Kita harus memperkuat aksi daerah berbasis data dan kolaborasi,” tegas Mulyono.
Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Disdukcapil, PKK, hingga akademisi Universitas Yogyakarta untuk menyusun data akurat dan intervensi efektif. Upaya ini juga didukung program beasiswa yang sudah menjangkau lebih dari 20 persen total siswa di Kutim.
Program ATS ditargetkan mampu menurunkan jumlah anak tidak sekolah hingga 70 persen. Mulyono menambahkan bahwa dari 10 kabupaten/kota, hanya Kutai Timur yang berhasil menurunkan angka ATS dalam dua tahun terakhir, meski penanganan masih harus diperkuat secara berkelanjutan. (Adv)
