SANGATTAPOS, KUTIM – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Timur (Kutim) gencar melakukan pendekatan door to door untuk menekan angka stunting di Kecamatan Rantau Pulung. Melalui program Cap Jempol Stop Stunting, TPPS Kutim mendatangi langsung keluarga berisiko stunting (KRS) guna memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya gizi, sanitasi, dan akses air bersih.
Sekretaris TPPS Kutim, Achmad Junaidi B, mengungkapkan terdapat 348 kepala keluarga (KK) di Rantau Pulung yang masuk kategori KRS.
“Kami melakukan sampling di dua desa, Mukti Jaya dan Kebon Agung. Hasilnya, anak-anak di sana tidak stunting, namun berisiko karena faktor lingkungan dan sanitasi. Ini menunjukkan pentingnya edukasi langsung kepada masyarakat,” kata Junaidi saat ditemui usai kunjungan lapangan di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor camat setempat, Rabu (26/2/2025).
Pendekatan door to door dianggap efektif karena memberikan edukasi yang lebih personal dan langsung menyasar permasalahan di tiap keluarga.
“Masih ada 346 KK yang belum dikunjungi. Kami berharap camat bersama tim kecamatan melanjutkan metode ini agar upaya penurunan stunting lebih optimal,” tambah Junaidi yang juga menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Selain edukasi, TPPS Kutim juga mendorong keterlibatan perusahaan di Rantau Pulung melalui program CSR.
“Jika perusahaan tidak terlibat, saya khawatir penanganan stunting tidak akan tepat sasaran. Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dirangkai dengan penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari BAZNAS kepada keluarga Muslim berisiko stunting, penyerahan alat kerja PLKB, serta pemakaian rompi kepada Camat Rantau Pulung sebagai simbol komitmen bersama.
Sementara itu, Camat Rantau Pulung, Tristiningsih, menegaskan pihaknya akan melakukan validasi data BNBA (By Name By Address) secara serentak setelah Lebaran.
“Validasi ini penting agar data dari seluruh desa sinkron dan akurat. Saat ini, data yang kami miliki belum final,” jelas Tristiningsih, didampingi unsur Muspika, Babinsa, dan para kepala desa. (*)
