
SANGATTAPOS.COM – Upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan stunting terus dimatangkan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (2/3/2025).
Pertemuan tersebut membahas persiapan peluncuran Program Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting (AKSIS) serta pembukaan Sekolah Lansia perdana di Kutai Timur. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menjelaskan audiensi itu merupakan tindak lanjut pendelegasian Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS) kepada DP3A Kaltim untuk menerima dan menindaklanjuti rencana program.
“Kami berterima kasih bisa diterima oleh Plt Kepala DP3A Provinsi beserta jajaran, termasuk Dinas Kesehatan dan JFT. Hasilnya sangat positif. Beberapa rencana ke depan akan kami sampaikan langsung kepada Pak Gubernur dan Ibu Gubernur selaku Bunda Genre,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program. Kehadiran Dinas Kesehatan dalam audiensi tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen bersama, meski fokus program tidak semata pada isu stunting, tetapi juga penguatan ketahanan keluarga.
Ke depan, DPPKB Kutim berencana melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pendidikan agar pelaksanaan program berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DP3A Kaltim, Anik Nurul Aini, menyatakan pihaknya siap mendukung inovasi yang digagas Kutim. Menurutnya, jika program tersebut efektif, tidak menutup kemungkinan akan dijadikan percontohan di tingkat provinsi.
“Kami sangat mendukung. Tidak harus provinsi yang menjadi contoh, kabupaten/kota pun bisa menjadi yang terbaik,” tegasnya.
Peluncuran AKSIS yang direncanakan pada April mendatang diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi dalam percepatan penanganan kemiskinan dan stunting di Kalimantan Timur. (*)
