
SANGATTAPOS.COM – Program bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menyiapkan mekanisme pemberian bantuan agar pelaksanaannya memiliki pedoman yang jelas.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim, Marhadyn, mengatakan penyusunan aturan tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Pemerintah daerah memerlukan waktu untuk menyiapkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan program, termasuk persyaratan penerima dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
“Proses penyusunan Perbup ini kurang lebih berlangsung selama tiga tahun,” ungkap Marhadyn.
Ia menyampaikan, sejak Mei lalu proses tersebut mulai dipercepat agar program dapat segera dipersiapkan. Percepatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan dukungan bagi pelaku usaha lokal.
“Dengan adanya dasar hukum ini, pelaksanaan bantuan memiliki pedoman yang menjadi acuan, baik bagi pemerintah maupun calon penerima,” jelasnya.
Keberadaan Perbup diharapkan memberikan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaan program. Mulai dari pengajuan proposal, pemenuhan persyaratan, penyaluran bantuan, hingga kewajiban penerima setelah memperoleh dana.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tertib dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Marhadyn berharap regulasi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat dukungan pemerintah terhadap UMKM. Setelah dasar hukum tersedia, kesiapan pelaksanaan menjadi perhatian berikutnya agar program dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. (Adv)

