
SANGATTAPOS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, meminta pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian persoalan lahan masyarakat dengan PT NIKP/Gawi Plantation. Pemerintah desa dinilai memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan riwayat pemanfaatan lahan di masing-masing desa.
Menurut Joni, keterlibatan pemerintah desa diperlukan untuk membantu memastikan lokasi lahan yang masuk dalam skema plasma 20 persen (P20), kebun inti, maupun wilayah lain yang menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ia mengingatkan agar proses pendataan dan pemetaan tidak hanya melibatkan perusahaan, koperasi, dan instansi teknis. Pemerintah desa juga perlu mendapatkan ruang untuk memberikan informasi berdasarkan kondisi wilayahnya.
“Saya berharap nanti pihak desa jangan sampai ketinggalan untuk masalah ini,” ujarnya dalam RDP lanjutan DPRD Kutim.
Joni menilai pemerintah desa dapat membantu menjelaskan lokasi lahan yang selama ini dimanfaatkan sebagai kebun inti maupun yang dimasukkan dalam skema P20. Informasi tersebut dibutuhkan agar pemetaan memiliki dasar yang lebih jelas.
“Karena mereka lebih tahu mungkin ya. Lebih tahu di mana di desa mereka yang dijadikan P20, di mana di desa mereka yang dijadikan inti,” katanya.
Ia berharap keterlibatan pemerintah desa dapat membantu memperjelas data dan mengurangi potensi perbedaan informasi dalam proses penyelesaian sengketa.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, perusahaan, koperasi, dan instansi terkait perlu dilakukan agar informasi yang dihimpun dapat dicocokkan secara menyeluruh. Dengan adanya keterlibatan desa, masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan informasi mengenai pemanfaatan lahan di wilayahnya. Langkah tersebut diharapkan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penyelesaian persoalan secara lebih terarah dan memberikan kepastian bagi semua pihak. (Adv)

