
SANGATTAPOS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Baya Sargius L, mendorong kejelasan perhitungan kewajiban kebun plasma PT NIKP/Gawi Plantations agar manfaatnya dapat diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, pendataan luas lahan perlu dilakukan secara terperinci dengan membedakan wilayah dalam izin perusahaan, lahan masyarakat bersertifikat, serta area yang memiliki status berbeda. Kejelasan tersebut menjadi dasar untuk menghitung kewajiban plasma secara tepat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutim, Baya menyinggung angka sekitar 17.000 hektare dan perkiraan 8.000 hektare lahan yang dibahas dalam forum.
“Kalau seandainya 17.000 itu lahan lepas kemudian ditanam itu kurang lebih 8.000, berarti kita hitung 8.000 dikali 20 persen,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pendataan tidak berhenti pada luasan lahan, tetapi dilanjutkan dengan penentuan masyarakat yang berhak menjadi calon penerima plasma.
“Yang 20 persen ini siapa punya, siapa berhak di situ? Ya, itu di desa atau koperasi tunjukkan calon-calon petani kebun plasma,” katanya.
Baya berharap sinkronisasi data antara pemerintah desa, koperasi, dinas teknis, dan perusahaan dapat mempercepat penyelesaian kewajiban plasma sekaligus memberikan kepastian manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai setiap tahapan perhitungan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai besaran kewajiban perusahaan. Selain itu, daftar calon penerima perlu diperiksa berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Dengan demikian, hasil perhitungan tidak hanya menjadi angka administratif, tetapi dapat menjadi dasar pembagian manfaat yang tepat sasaran dan memberikan kejelasan bagi masyarakat.
Ia juga berharap hasil pendataan dapat dibahas bersama seluruh pihak sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat serta tidak merugikan masyarakat yang berhak menerima plasma. (Adv)

