Sangattapos.com
Advertorial Politik

Yusri Yusuf Minta Pemerintah Bijak Tangani Persoalan Lahan Masyarakat dan Perusahaan

SANGATTAPOS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mengingatkan pemerintah agar menangani persoalan lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan secara cermat dan berimbang. Menurutnya, setiap persoalan harus ditelusuri berdasarkan riwayat penguasaan lahan, perizinan, serta fakta di lapangan.

Dalam pembahasan bersama pemerintah dan instansi terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait penyelesaian tuntutan aliansi masyarakat rantau pulung menggugat terhadap PT. NIKP/Gawi Plantations, Yusri menilai persoalan perkebunan tidak cukup dilihat dari satu sisi. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan proses awal pembukaan dan penanaman lahan agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu mendapatkan perlindungan, tetapi setiap keputusan juga harus didasarkan pada data dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi dari seluruh pihak telah diperiksa sebelum menentukan langkah penyelesaian.

“Jadi, itu menjadi permasalahan dan sehingga kita perlu bijak juga menyikapi masyarakat ini,” ujarnya.

Yusri mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil sikap sebelum seluruh informasi mengenai status lahan dan aktivitas perusahaan dipastikan. Menurutnya, penelusuran dokumen kepemilikan, riwayat pemanfaatan lahan, serta kesesuaian perizinan menjadi bagian dari proses yang perlu diperhatikan.

“Kadang-kadang kita mau bela ternyata orang salah juga yang kita bela,” katanya.

Ia berharap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat mengedepankan keterbukaan data serta mengutamakan penyelesaian yang adil sehingga persoalan perkebunan tidak terus berulang.

Yusri juga mendorong koordinasi antarpihak agar setiap perbedaan informasi dapat diklarifikasi melalui pembahasan bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas, memberikan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan hak masyarakat maupun kewajiban perusahaan. (Adv)

Related posts

Tepati Janji, Ketua DPRD Kutim Jimmi Turun Langsung Serap Aspirasi Masyarakat

administrator

Angka 11 dan 2 Jadi Simbol Kemenangan Pasangan ARMY di Pilkada Kutim 2024

administrator

Ecobricks Jadi Cara Pulau Miang Kurangi Dampak Sampah Pada Kawasan Wisata

administrator