
SANGATTAPOS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, mempertanyakan belum rampungnya penetapan Calon Penerima Plasma (CPP) pada dua koperasi yang terlibat dalam persoalan perkebunan PT NIKP/Gawi Plantation.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutim, Eddy meminta penjelasan mengenai kendala administrasi yang menyebabkan pengajuan CPP sejak 2025 belum memperoleh penetapan hingga 2026.
Ia menilai persoalan administrasi tersebut harus segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan kepastian masyarakat yang berhak menerima manfaat kebun plasma. Menurutnya, proses penetapan tidak boleh terus tertunda tanpa kejelasan mengenai tahapan dan persyaratan yang masih harus dipenuhi.
“Apa yang menjadi kendala sehingga sampai 2026 belum ditetapkan CPP-nya?” tanyanya dalam forum tersebut.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam rapat, pengajuan dari dua koperasi masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya ketidaksesuaian data nama pada sertifikat dengan data kebun, serta kebutuhan rekomendasi dan pertimbangan teknis terkait lokasi lahan.
Eddy juga menyoroti hak masyarakat yang berada di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah masyarakat yang memenuhi persyaratan telah terakomodasi sebagai penerima manfaat.
“Apakah itu memang benar-benar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan atau tidak, kan itu kita tidak tahu,” ungkapnya.
Ia meminta persoalan kedua koperasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama agar tidak terus berlarut-larut. Penyelesaian administrasi, menurutnya, perlu disertai pemeriksaan data dan persyaratan secara menyeluruh. Dengan demikian, penetapan CPP memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru terkait pembagian manfaat kebun plasma kepada masyarakat. (Adv)

