
SANGATAPOS.COM – Persoalan kepastian lahan masyarakat dalam program kebun plasma PT Sumber Alam Selaras (SAS) menjadi perhatian Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), H. Riduan. Ia menyoroti pentingnya perusahaan memastikan alokasi lahan plasma sebelum seluruh wilayah masuk dalam blok perizinan perusahaan.
Riduan menilai, perencanaan penyediaan kebun plasma seharusnya berjalan beriringan dengan proses pengajuan perizinan. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kejelasan mengenai lokasi lahan yang akan dikelola melalui koperasi.
Ia mengingatkan, jangan sampai seluruh wilayah yang berpotensi menjadi kebun plasma justru lebih dahulu masuk dalam wilayah perizinan perusahaan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan lahan.
“Seharusnya kemarin itu, sebelum SAS mengajukan izinnya, harus ada rencana untuk masyarakat. Ini untuk rencana masyarakat, disiapkan sebagai cadangan,” ungkap Riduan.
Menurutnya, pengalaman persoalan serupa perlu menjadi pembelajaran agar penyelesaian plasma tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga memastikan ketersediaan lahan secara nyata.
Ia menegaskan, masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai lokasi yang menjadi hak mereka. Kesepakatan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen apabila objek lahan yang dimaksud belum jelas.
“Jangan sampai sudah ada surat, tetapi lahannya di mana belum pasti. Biasanya kesepakatan itu harus jelas dulu, ini lahannya di mana,” katanya.
Riduan berharap penetapan lokasi menjadi prioritas dalam penyelesaian persoalan plasma SAS. Setelah objek lahan disepakati, seluruh pihak dapat melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan biaya, kewajiban, serta mekanisme pengelolaannya.
Dengan demikian, kerja sama perusahaan dan koperasi dapat berjalan lebih terarah serta memberikan kepastian bagi masyarakat. (Adv)

