
SANGATTAPOS.COM – Kemudahan memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan menjadi salah satu sasaran pembenahan yang dilakukan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui penyusunan standar pelayanan, pemerintah berupaya memastikan setiap layanan memiliki prosedur yang jelas, sederhana, dan memberikan kepastian bagi penggunanya.
Kepala Bagian Umum Sekda Kutim, Uud Sudiharjo, mengatakan penyusunan standar pelayanan berpegang pada prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi seluruh bagian dalam merumuskan jenis dan komponen pelayanan yang diselenggarakan.
“Prinsip yang kami pegang dalam penyusunan standar pelayanan ini adalah kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan agar dapat memberikan kepastian bagi seluruh pengguna layanan,” jelas Uud dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekda Kutim, Selasa (17/11/2026).
Ia menerangkan, penyusunan standar pelayanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Dalam proses awal, masing-masing bagian melakukan identifikasi terhadap jenis layanan publik yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya, dirumuskan komponen proses penyampaian pelayanan dan pengelolaan pelayanan internal.
Menurut Uud, penyusunan tersebut dilakukan agar setiap bagian mempunyai acuan yang jelas dalam menjalankan fungsi pelayanan.
“Proses penyusunan standar pelayanan ini telah melalui tahapan yang terstruktur,” ungkapnya.
Rancangan yang telah dibahas melalui forum konsultasi publik selanjutnya akan disempurnakan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim dan dipublikasikan secara terbuka.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pelayanan administrasi semakin tertata dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pihak yang membutuhkan layanan. (Adv)

