
Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, mendorong Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencocokkan data melalui pemetaan atau overlay. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi pemanfaatan lahan di lapangan.
Saat diwawancarai, Faizal meminta Dinas Perkebunan membuka data titik koordinat kebun inti yang telah ditanami perusahaan. Data tersebut perlu disandingkan dengan peta perizinan dan informasi pertanahan dari BPN agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai lokasi penguasaan lahan.
“Tolong Dinas Perkebunan berikan data, minta titik koordinat kebun inti yang sudah ditanam, titik koordinatnya mana,” kata Faizal.
Ia menjelaskan, pencocokan peta diperlukan untuk mengetahui keterkaitan antara wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Dengan data yang saling terhubung, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai lokasi yang telah dimanfaatkan perusahaan maupun area yang masih perlu ditelusuri.
“Yang tadi itu data BPN itu yang saya minta. Yang kuning itu HGU tadi, yang ungu itu IUP-nya,” jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pihak memiliki acuan yang sama ketika membahas persoalan lahan. Peta yang telah dicocokkan juga dapat membantu pemerintah menelusuri perbedaan antara batas administrasi perizinan dan penguasaan lahan secara faktual.
Faizal berharap BPN dan Dinas Perkebunan dapat menyajikan data yang terbuka dan selaras. Hasil pencocokan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membahas penyelesaian persoalan lahan secara objektif, sekaligus mengurangi perbedaan klaim di lapangan. (Adv)

