
Saat diwawancarai, Faizal mengatakan tindak lanjut pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu diarahkan pada kejelasan lokasi. Perusahaan diminta menunjukkan titik koordinat lahan yang disiapkan sehingga area pembangunan kebun plasma dapat diketahui secara pasti.
Menurutnya, instansi teknis juga perlu dilibatkan untuk memeriksa status dan kondisi lahan. Langkah ini diperlukan agar lokasi yang ditawarkan tidak berbenturan dengan lahan yang telah dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau perusahaan menawarkan pembangunan kebun plasma sebagai solusi, harus jelas terlebih dahulu lokasi yang akan digunakan. Dari lahan yang ditandai warna ungu itu, titik mana yang akan dibangun?” ujar Faizal.
Ia menilai, kepastian lahan merupakan bagian dari kesiapan perusahaan dalam merealisasikan komitmen kepada masyarakat. Tanpa kejelasan tersebut, rencana pembangunan berisiko tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan.
Menurutnya, peninjauan bersama di lapangan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan rencana perusahaan. Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan sampai perusahaan menjanjikan solusi, tetapi ketika pembangunan akan dilakukan, ternyata lahannya tidak tersedia,” tegasnya.
Faizal berharap perusahaan segera menjelaskan titik lokasi sekaligus status lahan yang akan digunakan. Dengan demikian, tindak lanjut pembahasan bersama masyarakat dan pemerintah dapat berjalan lebih konkret serta tidak memunculkan persoalan pertanahan baru. (Adv)

