
SANGATTAPOS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, meminta klaim sengketa lahan di lokasi kebun plasma PT Sumber Alam Selaras (SAS) dibuktikan melalui dokumen kepemilikan dan mekanisme hukum. Langkah tersebut dinilai perlu agar status lahan yang dipersoalkan dapat diperiksa secara jelas.
Saat diwawancarai terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di Sekretariat DPRD Kutim, Faizal menyoroti keberatan masyarakat terhadap status lahan yang menurut keterangan perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Ia mengatakan, apabila masyarakat merasa memiliki alas hak atas lahan tersebut, dokumen kepemilikannya perlu diperlihatkan untuk diperiksa. Jika terdapat dasar hukum yang kuat, persoalan itu dapat diuji melalui mekanisme peradilan.
“Kalau masyarakat menganggap punya legalitas, mau dibantu oleh DPRD, kita lihat statusnya. Kita gugat di PTUN untuk membatalkan HGU-nya,” ujar Faizal.
Menurutnya, klaim sengketa tidak cukup hanya disampaikan dalam forum rapat tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi. Pihak yang merasa memiliki hak atas lahan dipersilakan menunjukkan dokumen sebagai dasar untuk menempuh proses hukum.
“Kalau ada, saya bilang alasannya ayo kita bawa sini. Kita sama-sama daftarkan ke PTUN untuk membatalkan HGU-nya,” tegasnya.
Faizal juga menyinggung adanya dokumen yang disebut muncul setelah HGU diterbitkan. Ia mempertanyakan dasar penerbitan dokumen tersebut dan meminta persoalannya ditelusuri agar hubungan antara dokumen klaim dengan status HGU dapat diketahui.
Ia berharap penyelesaian melalui mekanisme hukum dapat memberikan kepastian terhadap status lahan. Dengan demikian, persoalan yang masih diperdebatkan tidak terus menghambat proses penyelesaian kebun plasma PT SAS. (Adv)

