
Jimmi mengatakan, DPRD menemukan persoalan lama yang justru muncul setelah aktivitas perkebunan berjalan. Padahal, sejak awal penanaman hingga lahan mulai menghasilkan, seharusnya status dan dokumen kepemilikan maupun penguasaan lahan sudah memiliki kejelasan.
“Pada saat menanam tidak ada masalah, begitu panen baru ada masalah. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kita selama ini,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya persoalan dokumentasi akibat pergantian manajemen perusahaan. Karena itu, riwayat penguasaan lahan dan arsip administrasi perlu diperiksa kembali secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab munculnya klaim setelah tanaman menghasilkan.
Ia menilai perusahaan tidak cukup hanya merespons klaim yang muncul ketika sengketa terjadi. Setiap dokumen internal harus ditinjau, sementara klaim masyarakat perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan riwayat kepemilikan atau penguasaan lahan. Proses ini juga perlu melibatkan pihak terkait agar informasi yang diperoleh dapat dicocokkan.
“Perusahaan harus me-review kembali semua permasalahan yang ada di lembaganya dia,” tegasnya.
Jimmi berharap pembenahan administrasi tersebut dilakukan secara serius agar kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan dapat terjaga. Evaluasi juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan arsip dan pencatatan lahan ke depan.
Tertibnya dokumentasi sejak awal penguasaan lahan diharapkan dapat mencegah munculnya konflik ketika tanaman perkebunan telah menghasilkan. Dengan demikian, persoalan pertanahan dapat diantisipasi lebih awal tanpa harus menunggu aktivitas produksi berlangsung. (Adv)

