
SANGATTAPOS.COM- Penegakan aturan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur dinilai perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menindak perusahaan yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipui, dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, menilai kepala daerah memiliki instrumen untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya. Salah satunya melalui kewenangan mencabut izin usaha perkebunan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Yan, ketegasan pemerintah daerah diperlukan agar aturan yang telah ditetapkan tidak berhenti sebatas regulasi. Pelaksanaannya harus disertai pengawasan dan tindakan nyata, terutama ketika perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang menjadi bagian dari kegiatan usahanya.
“Bupati punya wewenang mencabut izin usaha perkebunan kalau memang melanggar,” ujarnya.
Ia berpandangan, kewenangan tersebut perlu dimanfaatkan secara tepat sebagai bentuk penegakan aturan. Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki keberanian mengambil langkah ketika perusahaan tidak menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Yan mengingatkan, lemahnya penerapan aturan dapat membuat masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam kondisi tersebut, warga berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak ketika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap perusahaan menjalankan ketentuan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga harus diikuti evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan di lapangan.
“Pemerintah daerah bisa menggunakan wewenang dia untuk sedikit menekan, memaksa ketika perusahaan mengabaikan aturan-aturan yang sudah dibuat,” kata Yan.
Ia berharap, ketegasan dalam menerapkan regulasi dapat mendorong perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban usahanya. Dengan demikian, keberadaan investasi perkebunan di Kutai Timur tidak hanya berjalan dari sisi kegiatan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan aturan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasional.(adv/mei)

