
SANGATTAPOS.COM – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, meminta pemetaan lahan dalam persoalan sengketa masyarakat dengan PT NIKP/Gawi Plantation segera diselesaikan. Pemetaan diperlukan untuk memastikan batas wilayah sengketa, kebun inti, serta lahan plasma yang telah dibangun perusahaan.
Menurut Eddy, data spasial dari pemerintah daerah, perusahaan, dan koperasi perlu disandingkan melalui proses overlay agar seluruh pihak memiliki gambaran yang sama mengenai status dan lokasi lahan. Dengan begitu, penyelesaian persoalan tidak hanya berdasarkan keterangan masing-masing pihak.
“Pertama memang kita harus memetakan berkaitan dengan peta yang sudah ada tadi. Jadi, mana lokasi yang masuk dalam wilayah yang disengketakan oleh masyarakat. Kemudian, mana wilayah yang sudah tertanam yang masuk dalam kebun inti dan kebun plasma,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutim.
Ia juga meminta agar pemetaan terhadap wilayah yang dikelola tiga koperasi turut dilakukan sehingga lahan yang telah memiliki kejelasan dapat dibedakan dari wilayah yang masih bermasalah.
Eddy menilai persoalan perkebunan tersebut tidak akan selesai apabila pembahasan terus berulang tanpa tindak lanjut yang terukur.
“Kalau ini tidak kita runut, Pak, persoalan tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemetaan dapat menjadi acuan bersama dalam mengidentifikasi titik-titik lahan yang masih dipersoalkan. Data tersebut juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih informasi antara masyarakat, perusahaan, dan koperasi. Dengan adanya kejelasan peta, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah menentukan langkah lanjutan serta mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kondisi dan status lahan yang sebenarnya. (Adv)

