
SANGATTAPOS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, menyoroti peran koperasi dalam hubungan antara PT NIKP/Gawi Plantations dengan masyarakat penerima manfaat kebun plasma. Ia meminta kejelasan mekanisme pengelolaan dan penyaluran manfaat agar masyarakat mengetahui hak yang diterima melalui koperasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutim yang membahas penyelesaian persoalan lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan tersebut pada Senin, (16/11/2026) ruang rapat hearing sekretariat DPRD Kutim.
Menurut Joni, perusahaan kemungkinan menyalurkan pembayaran atau dana terkait plasma melalui koperasi, bukan langsung kepada masyarakat. Karena itu, kondisi koperasi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi di tengah warga.
“Perusahaan kalau ada berhubungan dengan uang, dia pasti ke koperasi, enggak ke masyarakat,” ujarnya.
Ia secara khusus menanyakan bagaimana mekanisme yang berjalan di Koperasi Plamasari dan koperasi desa. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui persoalan yang sedang dibahas karena selama ini informasi dinilai lebih banyak diketahui pengurus koperasi.
“Jadi, masyarakat enggak tahu permasalahan ini. Yang tahu ini koperasi, Koperasi Plamasari sama Koperasi Desa,” katanya.
Joni berharap pembahasan mengenai koperasi turut menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agar hak dan informasi masyarakat dapat dipastikan.
Ia menilai keterbukaan pengelolaan koperasi diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pengurus dan anggota. Informasi mengenai penerimaan dana, pembagian hasil, serta mekanisme penyaluran manfaat perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengelolaan plasma. Dengan begitu, penyelesaian persoalan tidak hanya berfokus pada kewajiban perusahaan, tetapi juga memastikan peran koperasi berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Adv)

