
SANGATTAPOS.COM – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengingatkan agar persoalan kebun plasma PT Sumber Alam Selaras (SAS) tidak berujung pada beban keuangan bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Senyiur Baru. Transparansi penggunaan dana dan kejelasan kewajiban menjadi perhatian agar masyarakat tidak dirugikan dalam kerja sama tersebut.
Anggota DPRD Kutim, Yosep Udau, meminta seluruh perhitungan keuangan kebun plasma dijelaskan secara terbuka. Menurutnya, koperasi harus mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh sebelum menerima hasil pengelolaan kebun.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (17/11/2026). Yosep mengaku sependapat dengan pemerintah desa dan kecamatan yang meminta kejelasan mengenai dana yang dibahas dalam rapat.
“Saya khawatir penerimaan berikutnya tiba-tiba minus atau bahkan mungkin koperasi punya utang. Nah, ini yang kita jaga,” ujar Yosep.
Ia mengingatkan, persoalan utang dalam hubungan kerja sama perusahaan dan koperasi bukan hal yang bisa dianggap sepele. Pengalaman di tempat lain menjadi pelajaran agar setiap penerimaan maupun kewajiban keuangan diperiksa sejak awal.
“Pengalaman kami dengan perusahaan-perusahaan yang lain juga ada yang punya hutang miliaran. Jadi, kalau kita menerima sesuatu, apalagi ini berupa uang, harus jelas,” tegasnya.
Menurutnya, rincian biaya operasional, kewajiban pembayaran, serta pembagian hasil perlu disampaikan secara terperinci. Dengan keterbukaan tersebut, pengurus koperasi dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Yosep berharap perusahaan membuka seluruh informasi keuangan sehingga koperasi memahami hak dan kewajibannya. DPRD ingin penyelesaian polemik plasma tidak hanya menghasilkan keputusan mengenai lokasi kebun, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat. (Adv)

