
SANGATTAPOS.COM – Pemindahan lokasi kebun plasma PT Sumber Alam Selaras (SAS) tidak otomatis menyelesaikan polemik yang dihadapi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Hasbollah, mengingatkan bahwa persoalan tumpang tindih lahan harus dituntaskan terlebih dahulu agar masalah serupa tidak kembali muncul di lokasi pengganti.
Hal tersebut disampaikan Hasbollah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyelesaian polemik kebun plasma SAS dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Senyiur Baru di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan kebun plasma tidak bisa hanya dilihat dari kondisi lahan yang terdampak banjir. Kejelasan status dan penguasaan lahan juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan solusi.
“Tidak akan pindah juga itu kalau persoalan tumpang tindih lahan ini tidak diselesaikan,” ungkapnya.
Hasbollah menilai, persoalan tersebut dapat memengaruhi proses penyerahan lahan dari perusahaan kepada masyarakat. Sebab, masing-masing pihak bisa memiliki pandangan berbeda mengenai status dan penguasaan lahan yang dipersoalkan.
Ia menduga kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan belum bersedia menyerahkan lahan yang diminta masyarakat.
“Perusahaan juga enggak mau menyerahkan itu karena menurut dia itu aman,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar penyelesaian dimulai dengan memperjelas status lahan dan menyelesaikan persoalan tumpang tindih. Langkah tersebut diperlukan supaya pemindahan lokasi maupun pemenuhan hak masyarakat tidak kembali menemui hambatan.
Ia juga meminta instansi terkait melakukan penelusuran dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi perusahaan dan koperasi dalam menyepakati langkah penyelesaian.
Hasbollah menegaskan, penyelesaian persoalan lahan harus menjadi dasar sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait kebun plasma PT. SAS. (Adv)

