
SANGATTAPOS.COM – Persoalan lahan antara masyarakat dan PT NIKP masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Meski telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), berbagai persoalan mulai dari perizinan perkebunan, status lahan transmigrasi hingga tuntutan masyarakat belum menemukan titik penyelesaian secara menyeluruh.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengakui persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sekaligus. Saat diwawancarai awak media usai RDP, ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan saling berkaitan, mulai dari Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), hingga persoalan manajemen perusahaan lama dan baru.
Di tengah kompleksitas tersebut, perbedaan harapan masyarakat turut menjadi tantangan. Sebagian warga menginginkan ganti rugi atas lahan yang dipersoalkan, sedangkan lainnya berharap penyelesaian dilakukan melalui program kebun plasma.
“Belum bisa selesai hari ini. Masih banyak yang kompleks permasalahannya masih bertumpuk,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Meski belum mencapai kesepakatan akhir, Jimmi menyebut pembahasan mulai mengarah pada sejumlah persoalan pokok yang perlu ditelusuri lebih jauh. Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan menyebut bahwa benang merah persoalan mulai terlihat, tetapi masih perlu diurai satu per satu.
“Benang merah ada, tapi masih kusut,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD akan melanjutkan pembahasan dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan sesuai persoalan masing-masing. Salah satu agenda yang disiapkan ialah kunjungan Komisi B ke Kementerian Transmigrasi guna memperoleh kejelasan terkait lahan yang masuk dalam kawasan transmigrasi.
Jimmi berharap langkah lanjutan tersebut dapat membuka kejelasan atas persoalan yang selama ini saling berkaitan. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diarahkan pada langkah konkret berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. (Adv/ss)

