
SANGATTAPOS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Bambang Bagus Wondo Saputro, mendorong perusahaan agar mengoptimalkan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu wilayah perlu diikuti kontribusi sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Program CSR diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi juga memberikan dukungan terhadap pembangunan desa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan warga.
Bambang menjelaskan, penyaluran CSR perusahaan umumnya mempertimbangkan pembagian wilayah berdasarkan ring operasional. Masyarakat yang berada di Ring 1 biasanya menjadi salah satu prioritas penerima manfaat, kemudian dapat disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan perusahaan.
“CSR itu biasanya spot-spot saja. Tergantung desanya. Kita menggunakan ring, biasanya Ring 1 dan Ring 2,” jelas Bambang.
Ia menilai pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan program yang diajukan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kebutuhan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial dapat disampaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak perusahaan.
Berdasarkan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai kepala desa, Bambang menyebut hubungan komunikasi yang baik menjadi salah satu jalan untuk memperoleh dukungan perusahaan. Pemerintah desa perlu aktif membangun koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat diketahui dan dipertimbangkan.
“Yang penting komunikasi saja dengan pihak perusahaan. Kalau komunikasinya lancar, biasanya lebih mudah untuk menyampaikan kebutuhan,” ujarnya.
Ia juga berharap perusahaan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi memperhatikan keberlanjutan manfaat yang diberikan. Dengan perencanaan yang tepat, CSR dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Bambang menambahkan, pemerintah desa perlu menyusun kebutuhan berdasarkan skala prioritas agar usulan yang disampaikan lebih terarah. Dengan begitu, kerja sama antara desa dan perusahaan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pembangunan wilayah di Kutim. (Adv)

