
SANGATTAPOS.COM– Perbedaan data antarperangkat daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Keseragaman dan keakuratan data dinilai sangat penting karena informasi yang digunakan pemerintah menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi agar tidak terjadi perbedaan informasi antara satu organisasi perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya.
Menurut Rizali, selama ini setiap instansi memiliki data masing-masing yang dikelola melalui sistem tersendiri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan angka maupun informasi ketika data yang sama dibutuhkan oleh beberapa instansi.
Ia menginginkan agar seluruh data yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui proses validasi dan verifikasi yang jelas sehingga hanya terdapat satu sumber data yang dapat dijadikan acuan bersama.
“Saya mengharapkan kepada pihak wali data, Badan Pusat Statistik, termasuk Bappeda dan BRIDA, data itu nanti hanya satu yang keluar, jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas,” ujar Rizali.Selasa (17/11/26)
Ia mengingatkan, perbedaan data bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami kondisi sebenarnya di lapangan.
Apabila informasi yang digunakan tidak akurat, keputusan atau kebijakan yang dihasilkan pemerintah juga berpotensi tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, integrasi data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini terus diperkuat melalui transformasi pemerintahan digital.
Rizali berharap, unit layanan yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah dapat menjadi tempat penghimpunan sekaligus koordinasi pemanfaatan data dari seluruh perangkat daerah.
Melalui mekanisme tersebut, instansi pemerintah dapat memperoleh informasi dari satu sistem yang telah melalui proses pengelolaan dan verifikasi.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat pengambilan keputusan, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.(adv/by)

