
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan data calon penerima sebenarnya telah tersedia di tingkat koperasi maupun berdasarkan kondisi di lapangan. Namun, angka yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) masih berbeda dengan data dari Dinas Perkebunan.
Saat diwawancarai, Jimmi menjelaskan terdapat sekitar 700 calon penerima yang masih perlu diperjelas melalui data pemerintah. Sementara itu, informasi dari koperasi menyebut jumlah yang belum terkonfirmasi tinggal sekitar 200 orang.
“Bukan belum jelas, penyampaian kita yang belum punya data terkait itu,” ujar Jimmi saat diwawancarai.
Ia menilai perbedaan angka tersebut perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses penyelesaian kewajiban plasma. Data dari koperasi, pemerintah, dan kondisi lapangan harus disandingkan untuk mengetahui jumlah calon penerima secara pasti.
“Kalau di permasalahan di lapangan kan sudah ada itu. Yang belum jelas sekitar 700-an,” jelasnya.
Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan dengan melihat sumber data masing-masing pihak, termasuk memastikan nama-nama yang telah terdata dan mereka yang masih membutuhkan konfirmasi. Dengan begitu, perbedaan angka dapat diketahui penyebabnya dan tidak menjadi hambatan dalam pembahasan selanjutnya.
Jimmi berharap sinkronisasi data segera dilakukan sehingga jumlah dan identitas calon penerima plasma dapat dipastikan. Kejelasan tersebut diharapkan memperlancar proses penentuan penerima manfaat sekaligus mencegah munculnya persoalan baru dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan. (Adv)

