Sangattapos.com
Advertorial Berita Politik

Bambang Bagus Minta Batas HGU Perusahaan Diperjelas untuk Hindari Tumpang Tindih Lahan

SANGATTAPOS.COM – Kejelasan batas hak guna usaha (HGU) perusahaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Keterbukaan informasi mengenai wilayah konsesi dinilai dapat membantu masyarakat mengetahui status lahan sebelum melakukan aktivitas perkebunan.

Anggota DPRD Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputro, mendorong pemerintah dan perusahaan memperjelas informasi batas wilayah usaha perkebunan. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara pasti lokasi yang masuk dalam konsesi perusahaan maupun lahan yang berada di luar wilayah HGU.

“Supaya nantinya masyarakat mengetahui mana yang betul-betul wilayah usaha perusahaan dan mana yang tidak masuk,” kata Bambang.

Ia menilai kejelasan informasi tersebut diperlukan karena masyarakat juga membutuhkan lahan untuk menjalankan aktivitas perkebunan. Tanpa informasi batas yang mudah dipahami, warga berisiko mengelola lahan yang ternyata masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.

“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui batasnya, kemudian di kemudian hari muncul persoalan tumpang tindih,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan, keterbatasan lahan di sekitar permukiman membuat sebagian warga harus mencari lokasi perkebunan yang lebih jauh. Bahkan, ada warga yang harus menempuh perjalanan sekitar dua jam dari rumah menuju lokasi kebun.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya informasi tata batas yang jelas dan mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertimbangkan status lahan sebelum membuka maupun mengembangkan kebun, sementara perusahaan juga memiliki kepastian terhadap wilayah usaha yang dikelolanya.

Ia berharap pemerintah dan instansi terkait memperkuat sosialisasi mengenai batas konsesi perusahaan. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai status lahan.

Menurutnya, kepastian batas HGU bukan hanya berkaitan dengan administrasi perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah konflik agraria. Kejelasan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan perusahaan serta mendukung pemanfaatan lahan yang tertib dan memberikan kepastian bagi semua pihak. (Adv)

Related posts

Buang Jaring dan Panen: Begitulah Cara Ardiansyah dan Mahyunadi Menjemput Kemenangan di Pilkada Kutai Timur 2024

administrator

Ambulans Rp9 Miliar Jadi Sorotan, Pemkab Kutim Tegaskan Isu di Media Sosial Tidak Sesuai Fakta

administrator

TPPS Kutim Soroti Desa Pinggiran, Ungkap Kondisi Memprihatinkan

administrator