
SANGATTAPOS.COM – Penyusunan standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya menjadi urusan internal pemerintah. Enam unsur pemangku kepentingan dilibatkan untuk memberikan masukan agar standar pelayanan yang dirumuskan sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan.
Keterlibatan tersebut menjadi salah satu fokus Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekda Kutim yang digelar Selasa (17/11/2026).
Kepala Bagian Umum Sekda Kutim, Uud Sudiharjo, menjelaskan enam unsur yang dilibatkan terdiri dari penyelenggara pelayanan publik, pengguna layanan, ahli atau praktisi, stakeholder pelayanan publik, organisasi masyarakat sipil, serta media massa.
“Peserta yang hadir pada pagi hari ini merupakan representasi lengkap dari enam unsur pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap unsur memiliki perspektif berbeda yang diperlukan untuk menguji kelayakan rancangan standar pelayanan sebelum ditetapkan. Forum tersebut juga menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan rancangan dengan ekspektasi dan kemampuan masyarakat maupun pengguna layanan.
Uud berharap, keterlibatan berbagai pihak dapat menghasilkan standar pelayanan yang lebih objektif dan mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna layanan.
“Besar harapan kami melalui keterlibatan aktif keenam unsur tersebut sehingga rancangan standar pelayanan di Sekretariat Daerah ini dapat memperoleh masukan demi terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang prima,” katanya.
Seluruh hasil pembahasan selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara untuk disempurnakan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim.
Pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan menjadi bentuk keterbukaan pemerintah dalam membangun sistem pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik. (Adv)

