
SANGATTAPOS.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim) melakukan pembenahan data anak tidak sekolah (ATS) melalui verifikasi dan validasi langsung ke lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah anak yang tercatat tidak mengenyam pendidikan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Mulyono, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sejak Maret 2025, jumlah anak tidak sekolah di Kutim sebelumnya tercatat lebih dari 13 ribu anak. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan langsung, ditemukan ribuan anak yang sebenarnya masih mengikuti pendidikan.
“Setelah kita lakukan verifikasi dan validasi ke lapangan dengan melibatkan PKK desa kemudian RT, ini di data lebih 3.000 ternyata anak itu sekolah. Dan sudah diperbaiki datanya, sekarang tinggal sekitar 10.000,” ujar Mulyono saat ditemui awak media di ruang kerjanya,
Menurutnya, hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan data menjadi pekerjaan penting sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan. Sebab, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan program intervensi tidak menyentuh anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
Mulyono menjelaskan, selain menemukan lebih dari 3.000 anak yang ternyata masih bersekolah, pihaknya juga mengidentifikasi hampir 4.000 anak yang memang tidak sedang menempuh pendidikan. Data hasil pendataan tersebut telah disampaikan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai pihak yang menangani data anak tidak sekolah.
Proses pembenahan juga tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan seorang diri. Pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, hingga operator desa. Pelibatan PKK dan RT menjadi bagian penting karena mereka memiliki akses terhadap kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Upaya perbaikan data dan bagaimana penanganannya bisa lebih maksimal dengan berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait,” katanya.
Mulyono menegaskan, pembaruan data bukan sekadar mengurangi angka administrasi ATS, melainkan menjadi dasar untuk mengetahui persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat.
Dengan data yang semakin akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok sasaran, mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah, serta menyusun langkah penanganan sesuai kebutuhan masing-masing anak.

