
SANGATTAPOS.COM – Keberadaan dugaan aktivitas pertambangan di wilayah yang berkaitan dengan izin usaha perusahaan perkebunan menjadi persoalan yang perlu diperjelas. DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta instansi terkait menelusuri lokasi kegiatan dan legalitas perizinannya agar tidak memicu tumpang tindih pemanfaatan lahan maupun persoalan hukum.
Anggota DPRD Kutim, Hasbollah, menilai informasi mengenai aktivitas tambang tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah kegiatan yang dimaksud memiliki dasar perizinan dan berada pada wilayah yang sesuai dengan ketentuan.
“Yang juga ada izin tambangnya itu,” ujar Hasbollah saat menyoroti persoalan tersebut.
Ia meminta pimpinan DPRD dan pihak terkait memberi perhatian terhadap informasi itu. Penelusuran dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan titik lokasi kegiatan, memeriksa dokumen perizinan, hingga mencocokkannya dengan batas wilayah izin perusahaan yang bersangkutan.
Hasbollah menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup hanya menjadi pembahasan dalam forum. Informasi yang berkembang harus ditindaklanjuti melalui pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan agar duduk perkaranya dapat diketahui secara jelas.
“Saya kira ini juga perlu ditelusuri ini, Pak Ketua Pimpinan,” katanya.
Selain memastikan legalitas, kejelasan batas wilayah juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat persinggungan antara izin pertambangan dan perizinan perusahaan perkebunan. Pemeriksaan yang terarah diharapkan dapat mencegah munculnya perbedaan klaim atas pemanfaatan kawasan.
Ia berharap instansi berwenang dapat memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi dan hasil pemeriksaan langsung. Langkah tersebut diperlukan agar status aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kesimpangsiuran, sekaligus memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (Adv)

