
VIRALKALTIM– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis digital melalui integrasi data antarperangkat daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta memiliki standar pengelolaan data yang terintegrasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki berbagai sistem digital yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, pengelolaan data yang masih tersebar di berbagai instansi menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan keseragaman informasi.
Menurutnya, keberadaan unit layanan digital di lingkungan Sekretariat Daerah diharapkan dapat menjadi pusat penghimpunan data dari seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, data yang sebelumnya dikelola secara terpisah dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan secara bersama-sama.
“Yang utama saya inginkan adalah ada pusat data satu data, tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua SKPD. Kita punya data, tetapi masih terpencar dan terpisah-pisah. Harapannya, dalam satu unit layanan ini semua data dari SKPD bisa terhimpun,” ungkap Rizali Hadi.(17/11/26)
Ia menjelaskan, integrasi tersebut tidak hanya bertujuan mengumpulkan data, tetapi juga membangun mekanisme berbagi pakai data atau interoperabilitas. Melalui sistem tersebut, perangkat daerah yang membutuhkan informasi tidak harus lagi mencari data secara terpisah ke masing-masing instansi.
Baik pihak yang bertindak sebagai produsen data maupun pemanfaat data diharapkan dapat mengakses layanan melalui satu unit yang telah disiapkan.
Rizali menambahkan, penguatan sistem pemerintahan digital juga harus diikuti dengan koordinasi antarinstansi, khususnya dalam proses validasi dan verifikasi data. Hal tersebut penting agar informasi yang dipublikasikan pemerintah memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Pemkab Kutim berharap integrasi data ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tersedianya data yang terpusat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(adv/by)

