SANGATTAPOS.COM – Kegiatan pariwisata dan kebudayaan menjadi salah satu ruang yang dimanfaatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi kreatif tampil dan memasarkan produk.
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, Akhmad Rifanie, mengatakan keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum dapat memberikan seluruh bentuk dukungan yang dibutuhkan pelaku. Namun, pelaku tetap dilibatkan dalam berbagai kegiatan.
“Kita libatkan mereka dalam event-event. Mereka bisa memasarkan produknya atau tampil,” jelas Rifanie.
Menurutnya, sebuah event tidak hanya membutuhkan penyelenggara. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang ikut bergerak di dalamnya, mulai dari musisi, penari, fotografer, videografer hingga pelaku UMKM.
Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku untuk memperoleh pengalaman sekaligus pendapatan. Keterlibatan mereka juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun relasi dengan pelaku usaha maupun masyarakat yang hadir dalam kegiatan.
“Jadi mereka tidak hanya datang sebagai penonton, tetapi juga bisa mengambil bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan publik dapat menjadi sarana memperkenalkan karya kepada masyarakat yang lebih luas. Produk dan jasa kreatif yang ditampilkan juga berpeluang dikenal oleh calon konsumen dari berbagai wilayah.
Rifanie menilai event memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif karena mempertemukan pelaku, masyarakat, wisatawan dan berbagai kebutuhan jasa kreatif dalam satu kegiatan.
“Event itu menjadi salah satu ruang yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku lokal agar lebih dikenal,” katanya.
Dinas Pariwisata pun berupaya mengoptimalkan kegiatan yang tersedia agar manfaatnya dapat dirasakan pelaku lokal. Pelibatan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kebutuhan penyelenggaraan di lapangan.
Ke depan, dukungan tersebut diharapkan dapat berkembang tidak hanya melalui event, tetapi juga pelatihan, perlindungan HKI, pendataan serta akses terhadap peralatan dan pembiayaan. (Adv/Kominfo)
