SANGATTAPOS.COM – Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan kajian kebutuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pemadaman kebakaran serta penyelamatan di seluruh kecamatan.
Kabid Sarpras Damkarmat Kutim, Wahyudi Nor, mengatakan identifikasi tersebut diperlukan agar pengembangan pelayanan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Rencana kajian akan mencakup kondisi sarana, prasarana, jangkauan pelayanan hingga kebutuhan pendukung lainnya. Pemetaan juga akan memanfaatkan citra udara untuk mendapatkan gambaran kondisi wilayah secara lebih menyeluruh.
“Rencananya tahun depan kita akan membuat dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, kajian tersebut penting karena karakteristik setiap kecamatan di Kutim berbeda. Jarak antarkawasan dan kondisi geografis menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan pelayanan.
“Karena setiap wilayah punya kondisi yang berbeda, kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap kecamatan,” katanya.
Melalui dokumen tersebut, Damkarmat dapat melihat wilayah yang membutuhkan penambahan pos maupun sarana pendukung lainnya. Data yang diperoleh juga dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan kendaraan, peralatan pemadaman, perlengkapan penyelamatan hingga dukungan personel.
“Jadi kita identifikasi dulu kebutuhannya secara menyeluruh,” katanya.
Wahyudi menjelaskan, hasil identifikasi nantinya dapat menjadi bahan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengembangan Damkarmat secara bertahap.
Menurutnya, pemetaan yang dilakukan sejak awal diharapkan membuat pengadaan sarana tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi mengacu pada kebutuhan nyata di masing-masing wilayah.
“Harapannya nanti perencanaannya lebih jelas, sehingga apa yang dibutuhkan di lapangan bisa kita usulkan berdasarkan data,” ujarnya.
Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan perencanaan yang lebih terukur, kebutuhan sarana dan prasarana diharapkan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. (Adv/Kominfo)
