SANGATTAPOS– Potensi penerimaan daerah dari aktivitas usaha galian C menjadi perhatian Anggota DPRD Kutai Timur Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, Yusri Yusuf.
Ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, sekaligus memfasilitasi pengurusan perizinan agar aktivitas tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Yusri menilai, ruang peningkatan PAD Kutai Timur masih perlu digali karena penerimaan daerah saat ini dinilai terbatas. Ketergantungan terhadap dana bagi hasil dari pemerintah pusat juga menjadi alasan perlunya mencari sumber pendapatan lain yang dapat dikembangkan dari potensi ekonomi di daerah.
Salah satu peluang yang disorot adalah aktivitas galian C yang berkaitan langsung dengan kebutuhan material pembangunan. Menurutnya, keberadaan usaha tersebut perlu diikuti pendataan yang lebih tertib agar pemerintah mengetahui aktivitas pelaku usaha sekaligus potensi penerimaan yang dapat diperoleh.
Ia menilai, sebagian pelaku usaha belum mengurus perizinan karena menganggap prosesnya rumit, membutuhkan waktu lama, dan memerlukan biaya besar. Kondisi itu membuat sejumlah kegiatan tetap berjalan tanpa kepastian administrasi yang memadai.
“Artinya ini kan salah satu penunjang pembangunan di Kutai Timur, galian ini. Karena mereka mencoba mengajukan izin, informasi yang beredar itu ribet, lama dan mahal sehingga mereka melakukan ilegal,” ujar Yusri dalam wawancara.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pendataan, tetapi juga perlu memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang belum memiliki izin perlu didorong untuk memenuhi persyaratan melalui pendampingan dari instansi terkait.
Yusri juga menilai sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan perlu dilakukan agar pelaksanaan aturan di lapangan memiliki pemahaman yang sama.
“Saya pikir kita bisa membantu atau mengingatkan dari dinas untuk sosialisasi tentang peraturan itu,” katanya.
Melalui langkah tersebut, Yusri berharap aktivitas galian C dapat terdata, memperoleh kepastian perizinan, serta membuka peluang penerimaan yang sah bagi daerah tanpa mengabaikan pembinaan terhadap para pelaku usaha.(adv/mei)
