SANGATTAPOS, KUTIM – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pelatihan penguatan pelaporan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) melalui aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA). Pelatihan ini menyasar pengelola fasilitas kesehatan (faskes) zona 1 dan berlangsung selama dua hari, Kamis hingga Jumat,(22–23/05/2025) di Ruang Pertemuan Kantor DPPKB Kutim.
Kegiatan ini diikuti peserta dari faskes wilayah Teluk Pandan, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi.
Dalam sambutannya, Achmad Junaidi menekankan tiga hal utama. Pertama, pentingnya data terkini dan akurat dalam aplikasi SIRIKA sebagai landasan perencanaan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB).
“Data yang akurat menjadi kunci perencanaan dan evaluasi kegiatan. Pelaporan harus dilakukan tepat waktu,” ujar Junaidi, didampingi Kepala Bidang KB DPPKB Kutim, Mustika.
Kedua, ia mendorong kolaborasi erat antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan petugas faskes agar layanan KB lebih optimal. Ketiga, Junaidi mengingatkan pentingnya pemantauan stok alat kontrasepsi secara rinci, termasuk tanggal kedaluwarsa.
“Jangan sampai alat kontrasepsi kedaluwarsa beredar di masyarakat. Stok harus dilaporkan secara transparan,” tegasnya.
Senada, Mustika menambahkan bahwa sinergi antara PKB yang merupakan pegawai pusat dengan faskes tetap perlu dijaga melalui pendampingan dan evaluasi rutin.
“Kami terus mendorong para PKB agar aktif mengenal kader dan petugas faskes di wilayahnya. Ini bagian dari indikator keberhasilan program,” jelasnya.
Pelatihan ini difokuskan pada pemahaman teknis penginputan data, pelacakan stok kontrasepsi, dan pemecahan kendala lapangan. Peserta juga berdiskusi langsung dengan tim BKKBN Kaltim untuk mencari solusi atas persoalan yang kerap muncul dalam penggunaan aplikasi.
DPPKB berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat koordinasi lintas sektor demi layanan KB yang lebih tepat sasaran di Kutim.(*)
