SANGATTAPOS – Bertepatan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) melanjutkan gebrakan inovatifnya. Usai melaunching program Cap Jempol Stop Stunting, DPPKB menggelar seminar daring melalui Podcast Bangga Kencana bertema “Sosialisasi Pemanfaatan Data By Name By Address (BNBA) Keluarga Risiko Stunting (KRS) untuk Perencanaan Pembangunan di Kutai Timur”, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang multimedia Kantor DPPKB Kutim ini menegaskan bahwa pembangunan daerah yang efektif harus berangkat dari data yang akurat, terintegrasi, dan terukur.
Podcast menghadirkan narasumber berkompeten, antara lain Dr. Rahmat Suparman, S.Pd., M.A. (Plt Kepala Pusjar SKPP LAN RI Samarinda), Purno Edi, S.P., M.P. (Perencana Ahli Muda Bappeda Kutim), dan Agustina, S.E., M.Si. (Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPKB Kutim).
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi B, yang juga bertindak sebagai host, menegaskan bahwa data BNBA menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan daerah tepat sasaran.
“Data BNBA adalah terobosan penting untuk menentukan intervensi dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan. Dengan data yang tepat, kebijakan pun bisa benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Junaidi.
Ia juga memperkenalkan program Cap Jempol Stop Stunting yang resmi diluncurkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Program ini diharapkan mempercepat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di “tanah tuah untung benua”.
Sementara itu, Dr. Rahmat Suparman menekankan pentingnya validitas data dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Keputusan pemimpin daerah harus didasari data yang akurat. Data yang tidak terintegrasi hanya akan membuat program tidak efektif. BNBA memastikan bantuan tepat sampai pada keluarga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Senada, Purno Edi dari Bappeda Kutim menilai BNBA sebagai alat strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan terarah.
“Dengan BNBA, perencanaan pembangunan bisa lebih fokus dan terukur, tidak hanya dalam skala lima tahunan tetapi juga untuk perencanaan tahunan yang lebih detail,” jelasnya.
Dari sisi pelaksana lapangan, Agustina menambahkan bahwa sinergi antarinstansi sangat diperlukan agar data KRS terus berkualitas.
“Kami berupaya menjaga kualitas data agar benar-benar bermanfaat bagi kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Hari ini membuktikan bahwa kerja keras itu mulai menunjukkan hasil,” katanya.
Lebih dari sekadar sosialisasi, kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen DPPKB Kutim dalam memerangi stunting melalui kekuatan data yang akurat, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)
