SANGATTAPOS — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi meluncurkan program inovatif bertajuk “Cap Jempol Stop Stunting: Strategi Kolaborasi Penanganan Keluarga Risiko Stunting”, Selasa (28/10/2025), di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta. Program ini menjadi langkah nyata Pemkab Kutim dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui sinergi lintas sektor, sejalan dengan Program Prioritas Bupati Kutim ke-22, yakni Layanan Jemput Bola Program Pendidikan Non-Formal, Stop Stunting, dan Penanganan Warga di Bawah Garis Kemiskinan.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, dan diikuti oleh 458 peserta luring serta lebih dari 1.000 peserta daring. Hadir pula unsur Forkopimda, DPRD Kutim, OPD, akademisi, dunia usaha, tenaga kesehatan, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, serta para kader TPK dan PLKB dari seluruh kecamatan.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi dan kolaborasi antara OPD, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, Cap Jempol Stop Stunting merupakan implementasi nyata dari 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur periode 2025–2030, khususnya yang berkaitan langsung dengan percepatan penurunan stunting dan penanganan keluarga berisiko stunting (KRS).
“Kegiatan ini menjadi momentum penting membangun sinergitas antar-stakeholder. Kita harus memaknai kolaborasi ini secara mendalam untuk menerjemahkan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, agar penanganan keluarga berisiko stunting berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Bupati Ardiansyah.
Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting harus diiringi program pendukung lain, seperti pembangunan 1.000 rumah layak huni, program RT 250 juta per tahun, penyediaan akses air bersih, layanan kesehatan keliling, dan jaminan BPJS bagi masyarakat rentan.
“Semua OPD harus bekerja dengan data yang sama. Data KRS inilah yang menjadi panduan agar bantuan dan layanan tepat sasaran,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan Launching Cap Jempol Stop Stunting juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan regional. dr. Nurizky Permanajati, M.H, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, membawakan materi “Upaya Mengakselerasi Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dengan Mencegah New Stunting melalui Pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting”. Ia menekankan pentingnya penggunaan data by name by address (BNBA) agar intervensi program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Sementara itu, Dr. Rahmat Suparman, S.Pd., M.A, Plt. Kepala Pusat Pembelajaran dan Kepemimpinan (Pusjar SKPP LAN RI Samarinda), menyampaikan materi “Leadership Kolaborasi dalam Percepatan Penurunan Stunting.” Menurutnya, kepemimpinan kolaboratif menjadi kunci agar OPD, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat bergerak dalam satu visi.
Turut hadir pula Dr. Zahera Mega Utama, M.M, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, yang memaparkan materi “Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)” sebagai bentuk sinergi antara kebijakan nasional dan program prioritas daerah. Zahera menegaskan bahwa keberhasilan daerah dalam menurunkan angka stunting menjadi indikator penting pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas Indonesia 2045.
Sebagai wujud komitmen bersama, acara tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah komitmen kolaborasi percepatan penurunan stunting oleh seluruh peserta lintas sektor. Pemkab Kutim juga memberikan penghargaan kepada organisasi masyarakat dan dunia usaha yang aktif mendukung program Bangga Kencana dan penurunan stunting, serta menyerahkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai simbol kerja sama nyata antara pemerintah dan mitra swasta.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, melaporkan bahwa kegiatan berlangsung selama tiga hari, 28–30 Oktober 2025, dengan agenda workshop dan bimbingan teknis lanjutan, termasuk penyusunan SOP Cap Jempol Stop Stunting yang difasilitasi oleh tim Pusjar SKPP LAN RI Samarinda.
Sebagai tindak lanjut, tahun 2026 akan digelar program AKSIS (Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting) untuk memperkuat kapasitas lintas sektor dalam implementasi di tingkat desa dan kecamatan.
“Cap Jempol Stop Stunting bukan sekadar seremoni. Ini adalah proyek perubahan yang akan terus dikawal dan dikembangkan bersama seluruh mitra, agar Kutai Timur bisa menjadi daerah bebas stunting di Kalimantan Timur,” ungkap Achmad Junaidi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, di antaranya Kantor Staf Presiden RI, BKKBN RI, Pusjar SKPP LAN RI, PT Kaltim Prima Coal, PT Indominco Mandiri, dan PT Pama Persada Nusantara, serta seluruh tim efektif DPPKB Kutim.
Acara ditutup dengan pemukulan gong dan deklarasi bersama sebagai tanda resmi diluncurkannya inovasi Cap Jempol Stop Stunting. Dengan hadirnya program ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmen untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan melalui pendekatan terpadu, berbasis data, dan kolaboratif lintas sektor demi mewujudkan anak-anak Kutai Timur yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. (*)
