SANGATTAPOS — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencetak prestasi gemilang dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) & Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kutim menurun secara signifikan dari 29% menjadi 20,6% pada 2025, atau penurunan sebesar 8,4 poin persentase.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi B, mengapresiasi kerja keras semua pihak.
“Penurunan sebesar 8,4 persen ini menempatkan Kutim pada peringkat ke-7 tingkat Kalimantan Timur, meningkat dari peringkat ke-10 sebelumnya,” ungkap Junaidi pada Selasa, (18/11/2025) di Hotel Royal Victoria Sangatta.
Menurut Junaidi, kunci kesuksesan ini bukan hanya terletak pada pendataan, tetapi pada intervensi nyata.
“Data yang akurat menjadi kunci setiap kader di lapangan. Harus memahami perannya secara maksimal,” tegasnya saat menyampaikan Verifikasi dan Validasi Keluarga Risiko Stunting (Verval KRS).
Hasil data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Elsimil juga menunjukkan tren positif. Jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) di Kutim terus turun: dari 19.900 pada semester II 2023, menjadi 15.576 di semester I 2024: selanjutnya 12.362 di September 2024, dan hanya 11.973 di semester II 2024.
Di tingkat kecamatan, perhatian khusus diarahkan ke Sangatta Utara, di mana tercatat 3.870 KRS. Tim TPPS Kutim pun turun langsung ke lokasi, melakukan pengukuran balita serta pertemuan bedah angka stunting dengan masyarakat desa.
Menjawab kebutuhan pendataan tepat, DPPKB Kutim menginisiasi program Verval KRS 2025. Verifikasi fokus dilakukan di lima kecamatan prioritas: Muara Ancalong, Kaubun, Telen, Sandaran, dan Muara Wahau.
Junaidi meyakini, kolaborasi lintas sektor dari OPD, BPKP, swasta hingga kader lokal serta sistem jemput bola seperti “Cap Jempol Stop Stunting” menjadi motor utama penurunan stunting.
“Sinergi ini harus terus dijaga agar Kutim bisa menjaga tren positif dan memberi harapan nyata bagi generasi masa depan,” tuturnya. (Adv)
