SANGATTAPOS — Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menekankan pentingnya kebijakan Jam OPA di PT. Pama Persada Nusantara (PAMA) dijalankan secara adil dan memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Arau, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, pada Kamis (13/11/2025), yang dihadiri manajemen PT. PAMA, serikat pekerja, DPRD, serta perwakilan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kutim.
“Penggunaan jam OPA harus sejalan dengan kondisi kesehatan dan hak pekerja. Jika karyawan bekerja maksimal meski tidur hanya empat jam, itu tidak otomatis menjadi pelanggaran,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan perusahaan perlu memperhatikan hak normatif pekerja, kesehatan fisik dan mental, serta keamanan kerja.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati perlunya forum lanjutan untuk meninjau kembali aturan jam OPA, menyelesaikan kasus PHK, dan mengevaluasi kebijakan internal agar sejalan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu menjaga hak pekerja tanpa mengurangi efektivitas operasional perusahaan.
Bupati juga meminta Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kutim memantau pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkala agar tidak menimbulkan konflik industrial.
“Kita harus memastikan setiap keputusan perusahaan tetap berlandaskan keadilan dan tidak merugikan pekerja,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan aman bagi seluruh pekerja, sekaligus memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Bupati berharap kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dapat terus diperkuat demi terciptanya keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja di Kutai Timur. (Adv)
