SANGATTAPOS — Efisiensi anggaran nasional berdampak signifikan pada program pasar murah di Kutai Timur. Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengalokasikan Rp10 miliar untuk program ini. Namun, pada tahun 2026, anggaran tersebut dipangkas menjadi separuhnya.
Kepala Disperindag, Nora Ramadani, menegaskan bahwa keterbatasan dana bukan alasan untuk menghentikan pelaksanaan program, karena tujuan utama tetap menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Kami tidak boleh berhenti bekerja hanya karena keterbatasan dana. Tugas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapat manfaat,” ujarnya.
Meski anggaran berkurang, program pasar murah akan tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah pengurangan jumlah paket sembako yang dibagikan, agar anggaran tersedia cukup untuk menjangkau seluruh kecamatan. Mekanisme distribusi bergilir diterapkan agar setiap kecamatan tetap menerima bantuan secara adil dan merata.
Langkah adaptasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, komitmen untuk menjaga kesejahteraan warga tetap tinggi. Selain menjaga distribusi paket sembako, Disperindag juga bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk menekan gejolak harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi inflasi lokal.
“Kami berharap transfer anggaran ke daerah bisa kembali normal agar program sosial seperti pasar murah tidak terganggu dan manfaatnya dirasakan lebih luas,” tambah Nora.
Dengan strategi efisiensi dan koordinasi yang matang, masyarakat Kutai Timur tetap bisa merasakan manfaat program pasar murah. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan warga meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan program sosial tetap berjalan berkelanjutan. (Adv)
